Ketua Komisi VI DRP RI Teguh Juwarno meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk memberikan perhatian khusus kepada koperasi yang berbasis produksi. Komisi VI juga siap bersama pemerintah mengawal, sehingga menjadikan koperasi berbasis produksi sebagai koperasi unggulan dan menjadi kebanggaan negeri.

“Koperasi yang biasa dijadikan contoh sukses di negara ini adalah koperasi yang berbasiskan simpan pinjam. Sementara koperasi di negara maju seperti di Skandinavia, mereka memiliki basis produksi atau usaha produktif, dimana ada multiplier effect yang nantinya dirasakan oleh masyarakat sekitarnya,” terang Teguh saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Teguh menambahkan, saat ini koperasi simpan pinjam masih sangat mendominasi, karena mereka sudah berperan di dalam kehidupan masyarakat. Namun Komisi VI ingin mendorong Kemenkop dan UKM juga melakukan pembinaan lebih intensif terhadap potensi-potensi koperasi yang bisa dijadikan unggulan. Khususnya koperasi yang terkait dengan sektor-sektor produksi.

Di samping itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menagih komitmen Presiden Joko Widodo yang disampaikan saat peringatan HUT Koperasi ke-70 tanggal 12 juli 2017 lalu, dimana Presiden mengatakan komitmen dan fokus adalah kunci utama suksesnya koperasi.

Namun, tiga tahun berturut-turut anggaran Kemenkop dan UKM di bawah Rp1 triliun. Harus disadari, hal ini karena keterbatasan APBN. Pengembangan koperasi perlu diprioritaskan, karena dalam berbagai kesempatan komitmen Presiden adalah untuk mengembangkan koperasi dan usaha menengah.

“Sebagai pilar perekonomian yang di tengah krisis ekonomi sekalipun, koperasi mampu bertahan. Namun amat disayangkan bahwa sampai saat ini belum ada komitmen dalam bentuk keberpihakan politik anggaran,” tandas politisi dapil Jawa Tengah ini.

Kendati komitmen tersebut belum diwujudkan dalam bentuk keberpihakan negara kepada koperasi, namun yang perlu diapresiasi adalah komitmen Kemenkop dan UKM untuk memanfaatkan keterbatasan anggaran yang ada.

“Mungin benar Presiden sudah berkomitmen. Namun di jajaran pendukungnya ini seperti Menteri Keuangan atau Bappenas belum menunjukkan komitmen yang lebih konkret lagi untuk membela koperasi dan UKM kita. Salah satunya adalah memberikan alokasi dana yang lebih lagi untuk koperasi ke depan,” pungkasnya. (es/sf)